Himbauan Mendagri Gamawan Fauzi kepada kepala daerah untuk menjalin kerja sama dengan FPI merupakan sebuah langkah unik dalam rangka pembangunan daerah. Gamawan mengatakan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, FPI merupakan aset bangsa dan kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik. Dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013), Gamawan juga mengatakan, kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu untuk hal-hal yang baik. Selain itu, kepala daerah juga bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. Menurutnya, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. Namun, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.
Kerja sama antara pemerintah dengan ormas sebenarnya merupakan sebuah langkah yang cukup bagus dalam rangka melakukan pembangunan di sebuah daerah. Dengan mengajak anggota-anggota ormas tersebut untuk berperan aktif dalam program-program pemerintah atau kepala yang bertujuan untuk pembangunan daerah, proses pembangunan pun akan lebih cepat. Di Indonesia, terdapat berbagai ormas-ormas yang berskala nasional dengan anggota-anggotanya yang tersebar sampai di pelosok negeri. Dengan memanfaatkan jaring anggota tersebut, selain pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara umum, pemerintah atau kepala daerah juga bisa bekerja sama dengan ormas-ormas tersebut untuk melakukan sosialisasi terkait program pemerintah.
Hal tersebut sebenarnya secara tidak langsung bermanfaat sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. 235 juta suara rakyat Indonesia tentunya tidak akan mungkin bisa didengarkan secara bersama-sama maupun bergiliran oleh pemertintah. Oleh karena itu diperlukan wakil dari rakyat yang bisa mewakili suara-suara tersebut. Suara tersebut juga dapat didelagasikan kepada ormas sebagai penyalur suara rakyat kepada pemerintah. Dengan adanya kerja sama antara ormas dengan pemerintah, tentunya suara yang mereka wakili akan lebih didengar daripada suara-suara lain yang kepastiannya masih diragukan.
Himbauan Pak Gamawan untuk memilih FPI sebagai mitra kepala daerah untuk melakukan pembangunan di daerah justru memperoleh resisten dari masyarakat karena selama ini track record yang telah diciptakan oleh FPI sendiri kurang diterima dihati masyarakat. Wajar sajalah apabila muncul berbagai penolakan dari beberapa kalangan masyarakat terkait himbauan tersebut.
Sebenarnya hal tersebut dapat dirubah apabila FPI sendiri mau untuk melakukan perubahan pada dirinya dengan bersikap lebih bersahabat dalam melakukan kegiatannya. Sebagaimana kita ketahui selama ini bahwa dalam melakukan kegiatannya FPI selalu berakhir anakis, bahkan sempat beberapa kali terjadi bentrok yang berskala massif antara FPI dengan masyarakat. Sebagi contoh, bentrokan antara FPI dengan warga Kendal, Jateng, beberapa waktu lalu. Hal ini telah memberikan sebuah catatan buruk bagi FPI di mata masyarakat, terutama masyarakat Kendal. Dengan bersikap lebih bersahabat dengan masyarakat, penulis merasa FPI pun nantinya diterima sebagai rekan pemerintah dalam melaksanakan program-programnya. Disamping itu, kepala daerah selaku rekan kerjanya juga perlu untuk melakukan sebuah pembinaan terhadap para anggota FPI nantinya baik dari segi mental maupun fisiknya. Meskipun ini akan memberikan tambahan tersendiri berupa anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembinaan. Namun, hal tersebut mau tidak mau harus dilakukan oleh para kepala daerah apabila ingin melakukan sebuah kerjsama dengan sebuah ormas.
Selain beberapa hal di atas, pemerintah juga perlu memperhatikan masalah landasan ideologi yang dimiliki oleh ormas yang akan diajak bekerja sama. Dikhwatirkan jika Pak Gamawan hanya menghimbau kepada kepala daerah untuk bekerja sama dengna FPI saja, terlebih FPI merupakan ormas Islam, akan menimbulkan kecemburuan dari ormas-ormas lainnya. Apabila pemerintah hendak melakukan kerja sama dengan ormas-ormas tertentu, maka mereka juga harus mau bekerja sama dengan ormas lainnya. Masyarakat Indonesia sendiri terdiri beberapa agama, sehingga perlu juga dilakukan kerja sama dengan ormas-ormas non-Islam agar tidak menimbulkan sebuah kecemburuan sosial dari kalangan masyarakat yang berbeda agama. Hal ini bertujuan untuk menghindari muncul masalah sosial yang mengarah pada isu SARA.
0 komentar:
Posting Komentar