Presiden SBY saat memberikan sambutan dalam silaturahim dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2013-2015 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tanggal 23 Oktober 2013 merasa sebagai korban pers namun sekaligus mengapresiasi pers yang menjadikannya lebih baik. Namun kalau melihat keanyataan selama ini, kritikan media masih sebatas normal, tanpa ada niat untuk menjatuhkan presiden. Tapi kalau dilihat secara jermih, kritikan media itu juga bukan tanpa dasar.
Media hanya ingin menyalurkan aspirasi masyarakat. Berbagai contoh dan harapan masyarakat yang sederhana sepertinya dibiarkan saja. Kalau kereta api dijejali penumpang hingga ratusan orang di atap kereta itu sangat membahayakan. Media mencoba memotretnya lalu mempublikasikannya dengan harapan pejabat yang berwenang mengatasinya.
Kereta api kelas ekonomi di Stasiun Manggarai dengan penumpang di atas gerbong (Foto: Portal ID/gora kunjana).
Dalam kasus itu presiden perlu turun tangan. Tidak perlu marah-marah. Cukup minta Menteri Perhubungan agar jangan ada lagi penumpang yang naik di atap kereta api tersebut karena sangat berbahya.
Persoalannya banyak sekali masalah sosial yang sudah dibantu dipublikasikan media tapi tidak ada tanggapan yang memadai. Dengan kata lain dibiarkan saja. Lalu masyarakat menyimpulkan berarti pemimpin tidak peduli.
Ketika media memberitakan ada jenderal polisi bintang dua yang korupsi ratusan milyar rupiah, presiden tidak perlu marah. Cukup panggil saja Kapolri dan minta intelnya untuk menyelidiki. Kalau tidak benar, namanya harus dipulihkan. Tapi kalau ada kesalahan, minta Kapolri menindak tegas. Ini sampai KPK yang menahan dan jenderal itu punya banyak isteri simpanan, pemimpin diam saja. Itu dianggap pembiaran terhadap perbuatan pejabat publik yang tidak pantas.
Harus diakui bahwa media saat ini sudah semakin canggih dan peduli. Hampir semua masalah sosial bisa dilihat berkat kerja keras media. Namun kalau persoalan yang diangkat itu dibiarkan, tidak salah kalau masyarakat menilai pemimpin tidak peduli!
Contoh lain ketika Lurah Susan ditentang sebagian warga di Lenteng Agung, Presiden tidak perlu marah-marah juga. Tinggal panggil Mendagri dan perintahkan agar Mendagri jangan membiarkan itu karena sikap warga itu melanggar hukum. Kalau sudah dipanggil presiden, Mendagri tidak mungkin lagi memberikan pernyataan aneh. Namun karena tidak ada arahan dari pimpinan, maka Mendagri mengeluarkan pernyataan yang tidak bijak. Bahkan wajar kalau Jokowi-Ahok merasa tidak diperhatikan dalam kasus itu. Warga Lenteng Agung juga merasa di atas angin karena dibiarkan. Seandainya pemimpin tertinggi tegas, maka pemimpin di bawahnya akan patuh dan rakyatpun tidak berani aneh-aneh. Harus dingat bahwa bukan lurah saja yang pernah non-muslim, camat, walikota dan gubernur DKI pun ada yang bukan muslim, tapi tidak ada tentangan warga.
Semoga ini menjadi renungan bagi para calon pemimpin yang akan datang yang akan ditetapkan dalam pemilu 2014 nanti! Rakyat butuh pemimpin yang peduli, yang tidak membiarkan persoalan-persoalan masyarakat, terutama yang sudah diangkat media.
0 komentar:
Posting Komentar