Bandarlampng – Ketua DPRD Lampung, Marwan Cik Asan, kemarin (31/10), kepada Senator Lampung membantah melakukan penyanderaan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS ) 2014.
Menurut Marwan, pihaknya tidak melakukan penyanderaan, tetapi hanya ingin menyamakan presepsi dengan unsur-unsur fraksi di DPRD. Itu dikarenakan, berdasarkan hasil kesimpulan dalam rapat sebelumnya yakni diperlukan adanya penyesuaian melalui APBD perubahan 2013.
“Sementara pemprov langsung ke APBD 2014. Kami baru membahasnya dengan pimpinan fraksi Rabu (6/11) mendatang,” kata Marwan, melalui pesan singkatnya kepada Senator Lampung, kemarin.
Terpisah akademisi universitas Lampung, Robby Cahyadi, kemarin (31/10), kepada Senator Lampung mengatakan, secara logika jika memakai neraca berimbang, seharusnya APBD 2014 juga mengalami defisit. Sebab, dalam anggaran APBD 2013 mengalami defisit.
“Periode sebelumnya defisit, jadi otomatis periode berikutnya juga defisit. Darimana ceritanya tidak defisit, ada pemasukan anggaran darimana. Kalau begitu patut dipertanyakan periode sebelumnya apakah mengalami defisit atau tidak. Patut dipertanyakan juga pengakuannya tengah mengalami defisit, tapi kok ada penerimaan CPNS. Kan lucu, karena terbesar anggaran habis digunakan untuk gaji PNS di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Terkait persamaan persepsi dengan pimpinan fraksi, menurut Robby, sebelum ketok palu, DPRD melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan eksekutif. Persamaan persepsi dengan pimpinan fraksi dapat diartikan juga persamaan persepsi terkait kemungkinan adanya pemotongan anggaran penting seperti anggaran tunjangan penjabat, dan anggaran studi banding anggota DPRD.
“Kata menyamakan persepsi itu bersayap. Dan publik banyak menginterpretasikan artinya. Jadi, kemungkinan besar menyamakan persepsi itu bertujuan untuk menyelamatkan agenda DPRD itu sendiri, seperti anggaran studi banding atau kunjungan kerja,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, selama ini sekitar 60 persen anggaran tersedot untuk belanja pegawai. Dan sisanya sebanyak 40 persen diantaranya tersedot untuk belanja pendidikan dan pendidikan.
Lambatnya pembahasan KUA PPAS 2014 juga menarik perhatian bakal wakil calon gubernur (bacawagub) Lampung, Lukman Hakim. Wali kota Metro ini mengatakan, lambatnya DPRD membahas APBD 2014 dikarenakan pemprov Lampung juga lambat menyampaikan RAPBD ke DPRD.
“Dua institusi itu harus bertanggungjawab atas keterlambatan ini. terlebih lagi jika keterlambatan pembahasana itu direkayasa terkait pemilihan gubernur Lampung,” tegasnya. (*)
sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/11/01/marwan-bantah-sandera-apbd-2014-lukman-hakim-duga-ada-rekayasa-606777.html
0 komentar:
Posting Komentar