Pola pikir manusia dari waktu ke waktu akan terus mengalami pertumbuhan, dimana pola pikir tersebut bisa memunculkan berbagai gagasan atau opini sehingga dunia ini lebih berisi dengan berbagai karya manusia. Di Indonesia saat masa pimpinan Ir. Soekarno untuk membentuk Opini publik tentang pemahaman politik masih di bantu dengan opinion leader, sejalan dengan bertambahnya waktu seiring itu teknologi makin maju, jadi memberikan pemahaman tentang politik menjadi lebih mudah yakni menggunakan media massa.
Adanya media massa merupakan wujud dari kebebasan berpendapat dengan kata lain demokrasi. Maka dari itu partai politik memanfaatkan demokrasi tersebut terhadap media sehingga antara media dengan politik saling kerja sama, disitulah terdapat komunikasi politik. Keberadaan komunikasi politik di media massa membuka peluang luas bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami, beropini tentang baik buruknya sistem politik.
Menurut Gurevitch dan JG Blumler, dari Cangara (dalam Rassanjani, 2012), berpendapat bahwa dalam hal penegakkan demokrasi media massa memiliki peran:
• Mengawasi lingkungan sosial politik dengan melaporkan perkembangan hal-hal yang menimpa masyarakat.
• Melakukan agenda setting dengan mengangkat isu-isu kunci yang perlu dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah atau masyarakat.
• Menjadi platform dalam rangka menciptakan forum diskusi antara politisi dan juru bicara negara dengan kelompok kepentingan dan kasus-kasus lainnya.
• Membangun jembatan dialog antara pemegang kekuasaan atau pemerintah dengan masyarakat luas.
• Membangun mekanisme supaya masyarakat memiliki keterlibatan dalam hal kebijakan publik.
• Merangsang masyarakat untuk belajar memilih dan melibatkan diri dalam proses politik.
• Menolak upaya dalam bentuk campur tangan pihak-pihak tertentu yang membawa pers keluar dari kemerdekaan, integritas, dan dedikasinya untuk melayani kepentingan masyarakat.
Terpaan informasi politik yang ada di media massa sangat mempermudah membentuk opini publik. Kini media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam proses politik. bahkan media telah menjadi aktor utama dalam bidang politik. Ia memiliki kemampuan untuk membuat seseorang cemerlang dalam karier politiknya. (Lichtenberg, 1991, dalam Cahya dkk,2011). Para calon pemimpin daerah dan partai politik telah melakukan banyak kampanye ataupun pencitraan politik melalui media massa terutama media televisi, bahkan dari mereka ada yang telah memilki media. Disitulah letak hubungan media dengan politik.
Kepemilikan media oleh partai politik membuat media tidak independen, hampir setiap jam informasinya tentang politik, mulai dari iklan, news (berita), dan lain-lain. Seakan-akan kita hidup didunia teori pers totalitarian, dimana maksud dari teori tersebut pers dikuasai oleh partai politik, orang-orang yang bekerja di media diasah oleh partai politik.
Pada tahun 2013 ini sedang gencar-gencarnya kampanye para kandidat capres dan cawapres 2014 di media massa terutama di televisi. Sebagai konsumen informasi media massa menganggap, bahwa yang dilakukan capres dan cawapres itu adalah manipulasi opini. Kritikan ekonomi, pendidikan, kesehatan dengan gampang mereka lontarkan di medianya. Dan semua solusi dari permasalahan di bangsa ini terus disuntik ke daya ingat konsumen media massa yakni masyarakat indonesia sendiri. Tidak semua informasi yang dilihat ataupun didengar dapat langsung diterima oleh setiap individu.
Kampanye di media massa yang dilakukan oleh para capres dan cawapres merupakan sebuah “penantian jawaban” konsumen informasi media massa, apakah capres/cawapres yang memiliki kekuatan di media massa akan terpilih menjadi pemimpin 2014 bangsa indonesia?
Sumber:
Rassanjani, S., 2012. Hubungan Antara Media Massa, Politik, Dan Demokrasi. [blog] 04 Februari. Available at : (21 Oktober 2013)
0 komentar:
Posting Komentar