foto : www.tribunnews.com
Sekitar 2-3 hari lalu, di acara Kabar Petang, TV One menyajikan liputan tentang fenomena yang marak menjelang tahun politik 2014 : dukun politik! Dari hasil penelusuran reporter mereka yang diterjunkan ke lapangan, ada sejumlah dukun yang bisa ditemui dan bersedia diwawancara secara terbuka, tanpa ditutupi wajahnya dan disamarkan suaranya. Tadi pagi, liputan itu ditayangkan ulang. Salah satu dukun yang bernama Gayatri – perempuan berbadan berisi dan sintal, usianya sekitar awal 40-an tahun – mengaku tarif yang dikenakannya pada pelanggan bervariasi, tergantung pada harga “bahan baku” sesaji yang dibutuhkannya. Nilainya tak ada yang murah – seperti dukun jaman dulu yang cukup membawa segenggam beras atau 1-2 butir telur – kisarannya jutaan rupiah.
Lain dengan Mbak Gayatri yang melakukan praktek di rumahnya, Mbah Bowo – meski usianya masih relatif muda dan sama sekali tak pantas di panggil “mbah”, rupanya gelar “mbah” lebih afdol untuk profesi yang ditekuninya – tampaknya melakukan ritual perdukunannya di hadapan sebuah kuburan bercungkup agak tinggi, entah makam siapa itu. “Property” yang melengkapi juga khas seperti gambaran dukun-dukun yang kerap ditampilkan di film bergenre mistis. Mbah Bowo bahkan lebih jelas lagi menyebutkan siapa saja yang datang padanya. Eeiiits…, tunggu dulu! Jangan berharap akan keluar nama si Badu, si Fulan atau mbak Markonah. Mbah Bowo hanya menyebutkan peserta pilkada untuk pilbup di kota anu, kota inu dan kota unu. Yang datang pada Mbah Bowo tak terbatas hanya peserta pilkada di Jawa saja, tapi juga daerah di luar Jawa, seperti Sumatra.
Entah kebetulan atau karena memang fenomena ini sangat mengemuka, pagi tadi sebelum tayangan ulang di TV One, pada acara Seputar Indonesia di RCTI juga ada liputan khusus fenomena dukun politik ini. Reporternya melakukan penelusuran ke daerah Pandeglang, Banten. Seorang dukun pria yang usianya sekitar pertengahan 40-an, berwajah tirus dengan kumis lebat (mungkin ini juga aksesori wajib para dukun), dengan busana hitam-hitam plus ikat kepala khas warna hitam pula, diwawancara dengan jelas ditampilkan wajahnya. Sang dukun tampak dikelilingi beberapa benda “pusaka” berupa beberapa keris dan entah benda apa lagi. Ia menceritakan metodenya mendampingi klien yang ingin terpilih dalam ajang pileg. Aji-aji yang sudah disiapkannya harus ditanam di lokasi rumah sang caleg minimal seminggu sebelum pencoblosan sampai hari H pemungutan suara di TPS. Tarifnya bermacam-macam, untuk caleg DPRD setingkat kabupaten/kota biasanya dipatok 50 jutaan. Bahkan ada yang hanya dimintai 35 juta. Tapi untuk caleg DPR RI, tarifnya dibandrol sampai 250 juta.
foto : www.fotografer.net
Ketika penulis menuliskan tayangan RCTI itu di status facebook, salah satu teman penulis berkomentar, ia pernah membaca di detik.com, kabarnya seorang paranormal seleb – paranormal yang ngetop dan kerap masuk infotainment – mengaku mematok tarif Rp. 1–10 milyar untuk caleg, tergantung permintaannya minta duduk di komisi apa. Si caleg tinggal duduk manis, tak perlu datang ke daerah pemilihan dan repot-repot bertemu konstituen, dijamin jadi! Wah, canggih juga paranormal ini, varian tarifnya bergantung komisi “mata air” atau komisi “air mata”. Jangan-jangan tersedia pula tarif untuk mereka yang ingin terpilih jadi alat kelengkapan DPR, seperti Pimpinan DPR, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan pimpinan Banggar. Patut diacungi jempol kepintaran paranormal yang satu ini. Dia tinggal duduk manis, milyaran rupiah mengalir ke pundi-pundinya. Entahlah, apa dia juga menyediakan layanan purna jual dan garansi. Kalau ternyata tak terpilih, apakah 100% uang kembali? Atau kalau pun terpilih tapi ternyata ditempatkan di komisi “air mata” padahal sudah membayar tarif senilai komisi “mata air”, apakah selisih uang dikembalikan? Penulis yakin, kalau paranormal ini memberikan layanan purna jual dan garansi, pasti ia sudah membentengi diri dengan “terms and conditions” yang seabreg dan tidak mudah serta rentan dilanggar tanpa sengaja. Jadi nanti kalau ada klien yang komplain, ya tinggal dijebak saja dengan TaC yang tak dipatuhi. Mana ada sih ceritanya dukun bangkrut akibat dituntut pasiennya? Yang merasa tertipu pun akan tutup mulut ketimbang harus menanggung malu karena ketahuan melakukan hal konyol.
Mungkin anda bertanya : masa iya sih di jaman modern begini masih ada yang percaya? Jangan lupa, di persidangan tipikor, Djoko Susilo, seorang Jendral Polisi bintang dua, sengaja mengkoleksi keris-keris yang dipercaya sakti mandraguna. Bahkan diantara 200-an keris koleksinya, ada yang harganya lebih dari 1 milyar, ditukar dengan rumah. Konon, jika memegang keris itu, maka Djoko Susilo tak akan mempan ditusuk dan digunting rambutnya. Tapi mungkin Irjen DS lupa, KPK sama sekali tak bermaksud menusuk tubuh apalagi menggunting rambut. Jadi…, kesaktian 200 keris itu pun tak berarti apa-apa bagi KPK.
===========================================
DUKUN POLITIK MODERN
Ini jaman modern, jaman dimana gadget canggih sudah jadi kebutuhan primer setelah sandang-pangan-papan. Jaman dimana internet 24 jam gak ada matinye! Jadi, dukun dengan penampilan tradisional sesuai pakem dilengkapi dengan assesori dan property yang konservatif, kini bisa bermetamorfosis dalam bentuk yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Dukunnya pun tak lagi berpraktek sendiri. Ia punya tim yang bekerja sesuai job deskripsi masing-masing dan semua itu diwadahi dalam sebuah lembaga berbadan hukum. Piranti yang digunakan pun menyesuaikan dengan alat komunikasi jaman modern : telepon, ponsel, laptop, jaringan internet, software pengolah data, dll.
Sama prinsipnya dengan dukun tradisional, dukun modern ini juga meyakinkan kliennya bahwa ia bisa mengendalikan opini publik dan mengarahkan pilihan sesuai kehendak pemesan, dengan apa yang disebut “hasil survey”. Tokoh yang sudah mati-matian berusaha terkenal tapi tetap tak juga disukai calon pemilih, bisa disulap menjadi tokoh yang tingkat keterpilihannya cukup tinggi. Partai politik yang di mata masyarakat tak begitu diminati, bisa dibuat jadi parpol yang dinilai pemilih paling menjanjikan.
foto : learnotomation.wordpress.com
Dukun modern ini menjanjikan dengan kerja ilmiah dan nama besar lembaga yang dipimpinnya, ia mampu menggiring swinging voters alias pemilih yang belum menentukan pilihan akan berpaling pada tokoh/parpol yang sesuai hasil survey tingkat keterpilihannya paling tinggi. Karena itu, memenangkan survey sangatlah penting! Dan…, biaya untuk survey tentu tak sedikit, apa lagi tim kerjanya banyak dan konon yang disurvey jumlahnya ribuan. Jadi masuk akal-lah kalau tarif yang dikenakan cukup tinggi. Apalagi hasil survey nanti akan dirilis di depan media massa mainstream, pewarta cetak dan televisi harus diundang. Sudah disiapkan seorang yang akan memberikan analisis ilmiahnya agar hasil survey betul-betul meyakinkan. Selanjutnya, para pekerja media lah yang akan mewartakan hasil survey itu ke seantero Nusantara. Hebat bukan metode kerja dukun modern? Mereka memaksimalkan semua produk peradaban modern dan daya jangkaunya pun luas karena didukung media online yang bisa diakses dengan gadget seharga 500 ribuan.
Ketika pendaftaran pasangan cagub DKI 2012 baru ditutup, sehari kemudian akun facebook penulis dimasukkan ke dalam grup dukungan salah satu pasangan cagub oleh teman penulis. Awalnya penulis kurang suka karena jelas penulis bukan pendukung cagub itu, lagi pula penulis tak ber-KTP DKI, jelas tak punya hak pilih. Tapi niat keluar dari grup itu penulis urungkan setelah membaca beberapa postingan dan komentar-komentar yang membanjirinya. Penulis rasa menarik juga bergabung di grup ini, karena bisa mencuri “dengar” pembicaraan antar pendukung sang cagub.
Dari situ penulis kemudian tahu, bahwa meski suatu parpol atau pasangan yang akan berlaga di Pilkada tak menyewa lembaga survey, mereka bisa menyerbu survey-survey yang banyak diadakan menjelang pilkada. Kerap ada postingan dari kader pendukung yang meyeru rekan-rekannya agar meng-click suatu situs dan ikut dalam polling yang diadakan situs tersebut. Memanfaatkan militansi para kader yang kebetulan rata-rata dari kalangan berpendidikan yang melek internet, tentu tak sulit membuat hasil polling jadi seperti yang mereka inginkan. Satu kader bisa membuat beberapa akun email, login dengan user name berbeda-beda, lalu memberikan pilihan yang sama. Tarraaa!!! Hasil polling pun menempatkan jagoan mereka di urutan teratas.
Yang membuat penulis heran, mereka itu tahu betul bahwa mereka lah yang membuat hasil polling jadi seperti itu, lalu kenapa pula mereka menjadikan hasil polling itu sebagai acuan kemenangan? Bukankah ini menyesatkan diri sendiri namanya? Ah…, entahlah, bagi penulis ini dagelan yang sangat menghibur, bagaimana kalangan intelektual terjebak pada “permainan” mereka sendiri. Karena itu, ketika ada salah satu Kompasianer pendukung sang Cagub kemudian membuat tulisan bahwa jagoan partainya lah yang akan memenangi Pilgub DKI cukup hanya 1 putaran saja dengan raihan sampai 65%, lengkap dengan rujukan media mana yang mengadakan polling, penulis hanya bisa menahan tawa. Kalau saja mereka paham azas probabilitas dalam ilmu statistik, dimana hukum distribusi normal nyaris selalu berlaku, maka hampir tak mungkin dalam sebuah pemilihan yang diikuti lebih dari 4 kontestan akan menghasilkan salah satu kontestan bisa meraup lebih dari 50% suara. Apalagi pilgub DKI 2012 diikuti 6 pasangan calon. Sekecil apapun perolehan suara calon independen, tak mungkin mereka mendapat nol persen suara.
Tapi itulah fenomena dukun-dukun politik. Meski beda jaman dan beda metode, prinsip mereka sama : meyakinkan klien bahwa dirinya mampu menyulap hasil pilihan publik. Yang pakai mantra dan benda pusaka mengaku bisa mengarahkan puluhan ribu tangan yang datang ke TPS untuk mencoblos tanda gambar atau nomor tertentu, sedang yang menggunakan metode ilmiah mengaku bisa membelokkan opini dan menggiring persepsi publik. Mereka yang menintrodusir istilah “capres wacana” tapi di hadapan media mereka mengatkan “publik menilai si anu dan si una hanyalah capres wacana”. Padahal, di tengah masyarakat sebelumnya tak pernah terdengar kedua istilah itu.
foto : www.antaranews.com
Kedua fenomena “perdukunan” ini sama-sama lahir dari hukum demand vs supply. Selama ada demand dari mereka yang berambisi untuk meraih jabatan publik, selama itu pula akan selalu ada yang siap memenuhi keinginan itu, meski sebatas wacana dan janji semata. Sebuah janji yang harus dibayar mahal. Celakanya, jika kelak mereka benar-benar jadi, ongkos yang dipakai membayar itu akan “ditagihkan” pada rakyat. Sebuah tagihan tanpa invoice, sebab mereka bebas mengeruknya sendiri dari APBN dan APBD yang didanai dari pajak yang dibayar rakyat pemilih. Masih adakah arti pesta demokrasi?!
0 komentar:
Posting Komentar