Saat pada kampanye semua bilang “pro rakyat”. Saat kampanye semua seperti kipas angin. Tidak salah dan sudah jadi kewajiban memang pemimpin memgayomi wong cilik.
Akan tetapi saat sudah terpilih kadang pemimpin terkena penyakit alzheimer (penyakit lupa) semacam pikun. Bahkan kadang berkelit dengan kata saya tidak janji, mana bukti saya janji ? atau kata semacam itu.
Ya begitulah dunamika pemimpin entah wong ciliknya yang salah dengar pas kampanye dahulu kala, entah wong cilik kwalat gara gara pilih pemimpin karena rayu manis pencitraan atau memang calon pemimpin itu yang dusta. Sulit di nilai karena bukti janji janji kampanye kadang lenyap dengan sistematis.
Bahkan yang miris wong cilik yang dulu jadi alat kampanye ketika demo - yang itu hak mereka- di caci maki, di hina di bully di kata katain kata kata menusuk jantung menembus ginjal sakit dengernya.
Wong cilik memang bodo tapi mereka manusia juga. Wong cilik bekerja dengan otot tapi mereka juga berpikir ingin hidup layak… mana anggota parpol yang duduk di badan perwakilan rakyat? mana parpol yang bilang pro rakyat? mana pemimpin yang dulu janji janji perjuangkan hak hak wong cilik? mana balas jasamu karena suara wong cilik kau duduk manis di pucuk pimpinan?
wong cilik seakan sendirian di hina pula, beda banget saat kalian merayu kami.
Sebetulnya biang keladi tangis dan derita buruh akibat UU Nomor 13 Tahun
2003 yang dihasilkan oleh
pemerintahan yang dipimpin
PDIP yaitu era Presiden
Megawati Soekarno Putri.
UU yang di goalkan oleh yang katanya pro wong cilik ternyata dilematis, UU itu malah menyengsarakan.
Kalau pemimpin sekarang suka menyalahkan pemerintahan sebelumnya, maka hal demikianpun juga pantas di berlakukan pada pemerintah sebelumnya yaitu pemerintahan era Mega, era PDIP era perpol Nasionalisme parpol wong cilik (katanya).
Dan anehnya mereka yang sahkan UU Nomor 13 Tahun
2003 seolah olah menyalahkan pemerintahan SBY padahal SBY cuma amalkan UU.
oke oke kalau UU Nomor 13 Tahun 2003 sebuah kesalahan lalu kenapa tak di rubah? mana legislatif parpol yang duduk di DPR? kok diam saja? terutama PDIP? juga parpol lain.. mana suara kalian?
Sudah saatnya sudahi salah salahan. UU Nomor 13 Tahun
2003 sudah di sahkan sejak 2003 sudah 10 tahun dan membuat buruh (wong cilik) menderita. Ayo benahi!
Kalau di era SBY sudah tak ada waktu maka di era 2014 lah harapannya. Ayo PDIP belum terlambat kalia motori perubahan UU Nomor 13 Tahun
2003 kalian yang buat kalau kalian yang rubah di era ini bjsa jadi kalian yang akan menang di 2014. Parpol lain yang ada wakil di DPR bisa lakukan itu baik golkar, demokrat atau PKS.
Kami tahu kepentingan kami dapat di politisasi, tapi lebih bqik di politisasi dan UU Nomor 13 Tahun 2003 era Megawati berubah!! dari sekedar janji janji atau rayuan gombal!
wait n see
*di kembangkan dari http://m.tribunnews.com/nasional/2013/11/02/fsp-bumn-megawati-ikut-bertanggungjawab
0 komentar:
Posting Komentar