Ada satu hal yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia politik. Partai pendukung pemerintah mengkritik pemerintahan yang didukungnya. Satu hal yang pasti dilakukan partai pendukung adalah memuji kinerja pemerintah yang didukungnya. Jadi, jika berharap ada koreksi untuk perbaikan bagi pemerintah, maka tidak akan pernah dilakukan oleh partai pendukung.
Karena itu, bukanlah sesuatu yang luar biasa jika Partai Demokrat mengapresiasi kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Partai Demokrat menyampaikan sikap politik terkait kinerja pemerintah saat perayaan HUT Demokrat ke-12 di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu ( 26/10/2013 ) malam. Sikap politik yang berisi tujuh poin itu disampaikan putra SBY selaku Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (kompas.com).
Dari tujuh poin yang disampaikan oleh Ibas saya menyoroti poin ketiga yang menurut saya mengada-ada dan penuh kebohongan. Pada poin ketiga, Demokrat mengapresiasi komitmen dan upaya nyata pemerintah dalam menjaga kehidupan demokrasi dan HAM. Pemerintah juga dinilai menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Komitmen dan upaya nyata pemerintah dalam HAM?? Apakah ini tidak mengada-ada?? Apakah ada kasus HAM yang berhasil diselesaikan SBY di masa pemerintahannya?? Yang ada malah semakin banyak HAM yang dilanggar. Gara-gara beda keyakinan warga Syiah di Sampang diusir dari kampung halaman. Tempat ibadah dipersulit pembangunannya dan pembunuhan yang terjadi gara-gara beda keyakinan.
Sangat jelas apresiasi yang diberikan Demokrat hanyalah karena pemerintahan saat ini diisi sebagian besar oleh kader Demokrat. Bahkan Presiden SBY adalah ketua umum Partai Demokrat. Aneh juga kalau Partai Demokrat mengkritik Ketua Umumnya. Atau Ketua Umum Partai mengkritik dirinya sendiri yang adalah Presiden.
Sekali lagi saya sangat tidak setuju apresiasi poin ketiga yang disampaikan Ibas. Kalau memang berkomitmen dan ada upaya nyata dalam HAM, maka tidak akan ada lagi orang berdiri diam membisu di depan Istana Merdeka. Yang bahkan sudah menyebar di Pekanbaru dan Riau. Nyatanya masih banyak orang yang mencari keadilan HAM di Indonesia.
Bagi saya dan beberapa teman menilai pemerintah SBY gagal dalam memperjuangkan HAM. Pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh Presiden selanjutnya. Asalkan presiden selanjutnya bukan jenderal terduga kuat pelanggar HAM.
Salam.
0 komentar:
Posting Komentar